PAMEKASAN — Demo Pamekasan digelar oleh puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat dan Pemuda Peduli Pamekasan (AMP3) di depan Kantor Bupati Pamekasan, Senin (29/12/2025). Aksi tersebut menyoroti pemerataan pembangunan dan penggunaan anggaran daerah yang dinilai belum merata.
Dalam orasinya, massa menyampaikan bahwa hingga kini masih banyak wilayah pedesaan di Pamekasan yang mengalami keterbatasan infrastruktur dasar, seperti kondisi jalan rusak dan fasilitas publik yang belum memadai. Mereka menilai pembangunan masih cenderung terpusat di wilayah perkotaan.
“Kami melihat pembangunan di Pamekasan belum merata. Masih banyak desa yang infrastrukturnya rusak dan belum mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah,” ujar Koordinator Aksi AMP3 saat menyampaikan orasi di depan kantor bupati.
Selain persoalan infrastruktur, massa aksi juga menyoroti penggunaan anggaran daerah. AMP3 meminta agar pemerintah daerah lebih transparan dan tepat dalam menentukan skala prioritas anggaran, terutama untuk kebutuhan dasar masyarakat.
“Anggaran daerah seharusnya lebih diprioritaskan untuk kebutuhan mendasar masyarakat, bukan pada hal-hal yang kurang berdampak langsung bagi warga desa,” tegasnya.
Menanggapi aksi tersebut, KH. Kholilurrahman menyatakan bahwa aspirasi dan kritik masyarakat merupakan bagian dari kontrol publik yang sah dalam sistem demokrasi. Ia menegaskan pemerintah daerah terbuka terhadap masukan yang disampaikan melalui aksi tersebut.
“Kami menerima aspirasi masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap pembangunan daerah. Pemerintah akan terus berupaya melakukan pemerataan pembangunan sesuai dengan perencanaan dan kemampuan anggaran daerah,” kata Bupati Pamekasan.
Menurutnya, pelaksanaan pembangunan harus melalui mekanisme perencanaan yang telah ditetapkan dalam APBD dan tidak bisa dilakukan secara instan. Pemerintah daerah, lanjutnya, akan memprioritaskan wilayah yang dinilai paling membutuhkan, khususnya di sektor infrastruktur dasar.
Aksi unjuk rasa AMP3 berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan berjalan tertib hingga massa membubarkan diri. Massa berharap tuntutan yang disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah demi terwujudnya pembangunan yang lebih merata di Kabupaten Pamekasan.
