Kuala Lumpur : (MPPM NEWS) Majlis Persatuan & Persaudaraan Masyarakat Madura (MPPM) menegaskan bahwa seluruh grup komunikasi resmi MPPM dibentuk sebagai ruang silaturahmi, pertukaran informasi, dan koordinasi antaranggota, bukan sebagai arena perdebatan emosional, saling hujat, atau klaim kebenaran sepihak yang berpotensi merusak persaudaraan.
Penegasan tersebut disampaikan menyusul munculnya sejumlah pertanyaan dan dinamika diskusi di kalangan anggota, khususnya terkait kebijakan admin grup yang dalam kondisi tertentu membuka atau menutup kolom komentar ketika topik pembahasan dinilai sensitif dan berpotensi memicu ketegangan.
Ketua Umum MPPM, H. Bung Muhdar, menjelaskan bahwa kebijakan pengelolaan diskusi tersebut bukan dimaksudkan untuk membungkam perbedaan pendapat, apalagi menghilangkan ruang berpikir kritis anggota. Sebaliknya, langkah tersebut merupakan upaya pengendalian agar ruang komunikasi tetap kondusif dan tidak berkembang menjadi konflik terbuka yang merugikan semua pihak.
“MPPM bukan lembaga fatwa dan bukan pula pemegang kunci kebenaran. Grup ini tidak dimaksudkan untuk menghakimi pendapat, iman, atau pemahaman seseorang. Ia dibentuk sebagai ruang kebersamaan, komunikasi, dan silaturahmi antaranggota,” ujar Bung Muhdar.
Menurutnya, perbedaan pandangan adalah keniscayaan dalam kehidupan bermasyarakat, terlebih dalam komunitas besar yang anggotanya datang dari latar belakang pendidikan, pengalaman, dan pemahaman yang beragam. Namun, perbedaan tersebut harus dikelola dengan adab dialog, saling menghormati, dan kesadaran bahwa tujuan utama MPPM adalah memperkuat persaudaraan, bukan memenangkan perdebatan.
Ia menegaskan, ketika sebuah diskusi mulai bergeser menjadi saling serang, dipenuhi emosi, atau mengarah pada penghakiman personal, maka pengendalian menjadi keharusan. Hal ini dilakukan semata-mata untuk menjaga keharmonisan dan mencegah perpecahan di internal organisasi.
Senada dengan itu, Sekretaris Jenderal MPPM yang juga merupakan salah satu admin grup, Abdul Kholik, menegaskan bahwa tidak semua persoalan tepat diselesaikan di ruang publik, khususnya di dalam grup komunikasi yang beranggotakan banyak orang dengan latar belakang yang beragam.
“Prinsip kami sederhana: menenangkan, bukan memanaskan. Menjaga persaudaraan jauh lebih utama daripada memenangkan perdebatan. Dalam situasi tertentu, teguran terbuka justru bisa memperkeruh suasana dan memperlebar perbedaan,” tegas Abdul Kholik.
Ia menjelaskan bahwa peran admin grup bukan sebagai penentu benar atau salah dalam perkara syariah maupun perbedaan pandangan keagamaan. Admin hadir sebagai penjaga ketertiban, adab berdiskusi, dan suasana kebersamaan, sehingga grup tetap berfungsi sebagaimana tujuan awal pembentukannya.
“MPPM tidak memposisikan diri sebagai hakim atas keyakinan atau pemahaman anggota. Intervensi admin hanya dilakukan ketika diskusi dinilai telah melampaui batas kepantasan, mengandung unsur provokasi, atau berpotensi merusak ukhuwah dan persaudaraan,” lanjutnya.
Melalui penegasan ini, MPPM mengimbau seluruh anggota untuk menggunakan grup komunikasi secara bijak, menjaga etika dalam berdiskusi, serta menahan diri dari ungkapan emosional yang dapat menyinggung atau melukai pihak lain. Setiap anggota diharapkan mampu membedakan antara ruang dialog pribadi dan ruang komunikasi bersama yang harus dijaga ketertiban serta kehormatannya.
MPPM juga mengajak seluruh anggota untuk mengedepankan sikap saling menghormati, berprasangka baik, dan menyadari bahwa perbedaan pandangan tidak harus berujung pada perpecahan. Dalam organisasi persaudaraan seperti MPPM, nilai kebersamaan dan ukhuwah harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun ego kelompok.
Ke depan, MPPM berharap grup komunikasi organisasi dapat terus menjadi ruang yang sehat, dewasa, dan produktif, tempat bertukar informasi, memperkuat solidaritas, serta mencerminkan nilai-nilai luhur persaudaraan masyarakat Madura, baik di tanah air maupun di perantauan.
