MKD Panggil Habib Aboe Bakar, Tuduhan terhadap Ulama dan Pesantren Dinilai Cederai Martabat Madura

Habib Aboe Bakar Alhabsyi saat menghadiri rapat DPR RI sebelum dipanggil MKD terkait pernyataannya soal ulama dan pesantren Madura

Jakarta, MPPM News – Pernyataan anggota DPR RI Fraksi PKS, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, yang menyeret ulama dan pesantren Madura ke dalam isu narkoba akhirnya berujung di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. Setelah memicu kemarahan luas di Pulau Garam, politisi tersebut dijadwalkan dipanggil pada Selasa (14/4/2026) untuk mempertanggungjawabkan ucapannya.

Pemanggilan itu dilakukan setelah pernyataan Aboe Bakar menuai gelombang protes dari kalangan ulama, pengasuh pesantren, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, hingga berbagai organisasi kemasyarakatan di Madura. Mereka menilai ucapan tersebut bukan hanya gegabah, tetapi juga mencederai kehormatan ulama dan pesantren yang selama ini menjadi benteng moral dan penjaga akhlak masyarakat.

Ketua MKD DPR RI, Nazaruddin Dek Gam, membenarkan bahwa surat pemanggilan telah dikirimkan kepada Aboe Bakar.

“Besok MKD DPR akan memanggil Aboe Bakar atas pernyataannya tentang narkoba di Madura,” ujarnya

Baca jujuga: MPPM Protes Pernyataan Politikus PKS soal Ulama dan Pesantren Madura

Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung di ruang sidang MKD DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, mulai pukul 10.00 WIB.

Pernyataan yang memicu polemik itu disampaikan Aboe Bakar dalam rapat bersama Kepala BNN, Komjen Suyudi Ario Seto, pada 7 April 2026. Dalam forum resmi tersebut, ia menyinggung adanya keterlibatan ulama dan pesantren di Madura dalam peredaran narkotika karena disebut tergiur keuntungan besar.

Ucapan itu langsung memantik kemarahan masyarakat Madura. Sebab, tudingan tersebut disampaikan tanpa data, tanpa fakta hukum, dan tanpa kehati-hatian, namun langsung menggeneralisasi ulama dan pesantren sebagai bagian dari persoalan narkoba.

Bagi masyarakat Madura, pesantren bukan sekadar lembaga pendidikan. Pesantren adalah jantung peradaban Madura, tempat lahirnya para kiai, guru, pejuang, dan penjaga akhlak. Ulama dan pesantren di Madura selama ini justru dikenal berada di garis depan dalam memerangi narkoba, kenakalan remaja, hingga berbagai penyakit sosial lainnya.

Karena itu, banyak pihak menilai pernyataan Aboe Bakar telah melewati batas. Persoalannya bukan pada upaya pemberantasan narkoba, melainkan pada cara seorang anggota DPR RI menyampaikan tuduhan serius tanpa dasar yang jelas dan tanpa penghormatan terhadap institusi keagamaan.

Sejumlah tokoh Madura menegaskan, jika memang ada oknum yang terlibat, maka yang harus disebut adalah oknum, bukan menyeret seluruh ulama dan pesantren di Madura. Generalisasi semacam itu dinilai berbahaya karena menciptakan stigma buruk terhadap jutaan masyarakat Madura dan ribuan santri yang selama ini menjaga marwah daerahnya.

“Apakah masyarakat Madura selama ini terlalu mudah tunduk pada gelar, sehingga ketika seseorang menyandang sebutan habib, lalu setiap ucapannya diterima tanpa dipertanyakan?” Kritik itu ramai disuarakan masyarakat di berbagai forum dan media sosial.

Masyarakat Madura juga mempertanyakan dasar dari pernyataan tersebut. Hingga kini, tidak pernah ada penjelasan terbuka, data, maupun fakta hukum yang dapat membenarkan tudingan bahwa ulama dan pesantren di Madura terlibat dalam jaringan narkoba.

Jika tuduhan sebesar itu disampaikan tanpa bukti, maka bukan hanya nama baik ulama dan pesantren yang tercoreng, tetapi juga martabat Madura secara keseluruhan.

Di tengah derasnya kritik, Aboe Bakar akhirnya menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf. Ia mengaku tidak bermaksud menyudutkan ulama maupun pesantren di Madura.

Namun bagi banyak pihak, permintaan maaf saja tidak cukup. Mereka meminta Aboe Bakar menjelaskan secara terbuka dasar ucapannya di hadapan MKD dan masyarakat Madura, termasuk data atau fakta apa yang membuatnya berani menyampaikan tuduhan tersebut di forum resmi negara.

Bagi masyarakat Madura, persoalan ini bukan semata soal salah bicara. Yang dipertaruhkan adalah kehormatan ulama, pesantren, dan harga diri Pulau Garam. Karena itu, publik kini menunggu keberanian Aboe Bakar: membuktikan tudingannya dengan data dan fakta, atau mengakui secara terbuka bahwa ucapannya keliru.

Sebab ketika ulama dan pesantren dituduh dari forum resmi negara tanpa bukti yang jelas, maka yang tercoreng bukan hanya nama individu, melainkan martabat seluruh Madura.

Baca juga : Akhirnya Minta Maaf, Aboe Bakar Akui Ucapannya Lukai Ulama dan Masyarakat Madura

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *