BASSRA Bantah Klaim Penolakan Industrialisasi di Madura

KH Syafik Rofi’i memberikan klarifikasi BASSRA soal klaim penolakan industrialisasi di Madura

BANGKALAN, MPPMNEWS.ID – Badan Silaturahmi Ulama Pesantren Madura (BASSRA) membantah klaim yang menyebut organisasi tersebut telah menolak rencana industrialisasi di Madura, khususnya di Kabupaten Bangkalan.

Sekretaris Jenderal BASSRA, KH Syafik Rofi’i, menegaskan hingga saat ini belum ada keputusan BASSRA untuk menerima maupun menolak rencana industrialisasi tersebut.

Klarifikasi itu disampaikan menyusul pemberitaan yang mengaitkan pertemuan para kiai pada 16 Agustus 2026 dengan sikap penolakan terhadap rencana industrialisasi. Menurut Kiai Syafik, pertemuan yang berlangsung di kediaman Kiai Sufian tersebut memang membahas isu industrialisasi, tetapi tidak menghasilkan keputusan untuk menolak ataupun menerima.

Kiai Syafik menjelaskan, pertemuan itu memiliki dua agenda. Selain membicarakan perkembangan yang sedang menjadi perhatian, termasuk nota kesepahaman (MoU) antara pemerintah Indonesia dan pemerintah China serta rencana industrialisasi, pertemuan juga membahas rencana peletakan batu pertama pembangunan musala yang akan dibangun Kiai Sufian.

Baca juga: Pabrik China Pindah ke Madura, Bangkalan Siap Jadi Kawasan Industri

Dalam pembicaraan mengenai industrialisasi, para kiai yang hadir menyampaikan berbagai pandangan. Menurut Kiai Syafik, seluruh pandangan tersebut ditampung dan tidak ditetapkan sebagai keputusan BASSRA.

“Semua pandangan-pandangan itu ditampung. Tapi intinya bahwa para ulama yang hadir, para kiai, sepakat bahwa ekonomi masyarakat ini harus dibangun,” kata Kiai Syafik.

Ia menegaskan tidak ada pernyataan dalam pertemuan tersebut yang menyatakan penolakan terhadap industrialisasi maupun MoU.

“Tidak ada kata-kata menolak, tidak ada apa-apa,” tegasnya.

Menurut Kiai Syafik, pertemuan berlangsung secara internal. Ketua BASSRA, KHR Muhammad Rofi’i Baidlowi, meminta agar pertemuan tersebut tidak direkam, tidak difoto dan tidak dihadiri wartawan

Karena itu, Kiai Syafik menilai pandangan yang muncul dalam pembicaraan tersebut tidak dapat langsung disebut sebagai sikap resmi BASSRA.

Ia mengatakan informasi mengenai adanya penolakan kemudian muncul setelah salah seorang kiai yang hadir menyampaikan kepada Kiai Ali Badri bahwa BASSRA, para kiai dan habaib menolak industrialisasi atau MoU. Kiai Syafik menegaskan informasi tersebut tidak menggambarkan hasil pembicaraan dalam pertemuan.

Klarifikasi itu, kata Kiai Syafik, disampaikan setelah dirinya diminta oleh para kiai yang hadir untuk meluruskan informasi yang berkembang. Mereka khawatir kabar tersebut menimbulkan keresahan serta memunculkan hujatan kepada para kiai karena dianggap anti terhadap ekonomi rakyat dan kemajuan.

Kiai Syafik juga menjelaskan bahwa, menurutnya, BASSRA telah berdiri sekitar 1990 dan selama ini tidak mengambil sikap frontal terhadap berbagai pihak, termasuk pemerintah. Para kiai, kata beliau, lebih memilih menyampaikan pandangan, memberikan arahan dan rambu-rambu mengenai bagaimana pembangunan ekonomi dapat berjalan.

Ia mencontohkan pembangunan Jembatan Suramadu yang dahulu dikaitkan dengan kemungkinan berkembangnya kawasan industri. Menurut Kiai Syafik, para kiai ketika itu tidak mengambil sikap frontal menolak, melainkan memberikan arahan mengenai bagaimana pertumbuhan ekonomi dapat berjalan.

“BASSRA tidak pernah frontal dengan semua kalangan. Tidak pernah frontal apalagi dengan pemerintah,” ujarnya.

Kiai Syafik menegaskan pembahasan mengenai industrialisasi tersebut belum selesai. Ketua BASSRA KHR Muhammad Rofi’i Baidlowi, kata dia, telah meminta agar persoalan itu dibahas dalam pertemuan lanjutan yang lebih luas dengan melibatkan kalangan intelektual, dosen, tokoh masyarakat, kiai, ulama dan berbagai unsur lainnya.

Rencana pertemuan lanjutan tersebut telah disiapkan sebagai forum untuk membahas persoalan industrialisasi secara lebih luas.

Klarifikasi KH Syafik Rofi’i menegaskan bahwa pembicaraan pada 16 Agustus 2026 tidak menghasilkan keputusan BASSRA untuk menolak rencana industrialisasi di Madura. Sikap kelembagaan BASSRA masih menunggu pembahasan lebih lanjut dalam forum yang akan melibatkan berbagai kalangan.

Baca juga: Bedah Buku Sejarah BASSRA Tegaskan Persatuan Ulama dan Dorong Masa Depan Madura

Baca juga: KH. Syafik Rofi’i Dorong MPPM Jadi Organisasi Induk Masyarakat Madura di Malaysia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *