Bagian 1 dari 14 Serial Historiografi Politik Dunia Islam
Oleh Abdul Kholik
Islam lahir bukan di pusat imperium besar dunia, melainkan di tengah konfederasi elite dagang Quraisy di Mekkah, kota perdagangan penting di Jazirah Arab bagian barat. Dari kota gurun itu lahir perubahan politik yang dalam waktu singkat mengguncang Persia, Bizantium, hingga jalur perdagangan Eurasia.
Pada awal abad ke-7 M, Mekkah lebih menyerupai republik dagang aristokratik dibanding kerajaan besar. Kekuasaan tidak berada di tangan satu raja tunggal, melainkan bertumpu pada konsensus elite antarklan Quraisy. Mereka menguasai perdagangan lintas Arab, membangun persekutuan antarsuku, serta menjaga Ka’bah sebagai pusat religius utama di Jazirah Arab. Posisi itu memberi Quraisy pengaruh ekonomi sekaligus legitimasi simbolik yang sangat besar.
Namun Quraisy bukan kelompok yang sepenuhnya solid. Di dalamnya terdapat klan-klan besar dengan pengaruh berbeda. Bani Umayyah berkembang kuat dalam perdagangan dan diplomasi, sementara Bani Hasyim memiliki prestise sosial dan religius melalui peran mereka dalam pelayanan jamaah haji serta kedekatan genealogis dengan Nabi Muhammad SAW. Rivalitas antarklan telah lama menjadi bagian dari struktur politik Mekkah bahkan sebelum Islam muncul.
Ketika Nabi Muhammad SAW membawa ajaran tauhid, yang terguncang tidak hanya sistem kepercayaan Arab lama. Islam mulai mengubah fondasi sosial dan politik Mekkah. Konsep ummah yang dibawa Nabi menawarkan solidaritas baru yang melampaui loyalitas darah dan kesukuan, sesuatu yang sangat berbeda dari struktur tribal Arab saat itu.
Bagi sebagian elite Quraisy, perubahan tersebut dipandang berbahaya. Islam menghadirkan tatanan sosial baru yang berpotensi mengubah keseimbangan kekuasaan lama di Mekkah. Penolakan paling keras memang datang dari sejumlah tokoh besar Quraisy, termasuk elite Umayyah pada fase awal dakwah. Namun sejarah Islam awal tidak dapat disederhanakan menjadi konflik Hasyim melawan Umayyah semata. Banyak klan Quraisy lain juga menentang Nabi, sementara sebagian elite Umayyah kemudian masuk Islam dan menjadi bagian penting dalam negara Muslim berikutnya.
Hijrah ke Madinah pada tahun 622 M mengubah arah sejarah Islam secara drastis. Jika di Mekkah Islam masih berupa komunitas religius yang ditekan, maka di Madinah ia berkembang menjadi entitas politik baru. Nabi Muhammad SAW tampil sebagai pemimpin agama, kepala pemerintahan, mediator antarsuku, pemimpin militer, sekaligus pengatur hubungan sosial masyarakat.
Piagam Madinah memperlihatkan bagaimana negara Islam awal mulai dibangun di atas persekutuan politik, bukan semata hubungan darah. Namun identitas kesukuan Arab tidak hilang begitu saja. Kaum Muhajirin dari Mekkah tetap membawa pengaruh Quraisy, sementara kaum Anshar di Madinah juga memiliki kepentingan politik sendiri. Selama Nabi masih hidup, ketegangan tersebut masih dapat dikendalikan oleh otoritas kenabian.
Masalah besar muncul sesaat setelah Nabi wafat pada tahun 632 M. Dunia Arab saat itu belum mengenal sistem suksesi politik yang mapan. Dalam masyarakat tribal, kekuasaan sangat bertumpu pada figur pemersatu. Ketika figur itu hilang, ancaman fragmentasi langsung muncul di depan mata.
Di tengah suasana duka, kelompok Anshar berkumpul di Saqifah Bani Sa’idah untuk membahas kepemimpinan baru. Mereka merasa memiliki legitimasi karena Madinahlah yang melindungi dan membesarkan komunitas Muslim sejak hijrah. Di sisi lain, elite Muhajirin Quraisy menilai kepemimpinan Arab akan lebih mudah diterima bila tetap berada di tangan Quraisy, suku paling berpengaruh di Jazirah Arab saat itu.
Saqifah menjadi momen pertama ketika persoalan legitimasi politik Islam dibahas tanpa kehadiran otoritas kenabian. Di tempat itulah arah politik dunia Islam pasca-Nabi ditentukan dalam situasi yang sangat genting. Negara Madinah masih terlalu muda, sementara ancaman perpecahan Arab mulai terlihat hanya beberapa jam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW.
Abu Bakar akhirnya dibaiat sebagai khalifah pertama. Dalam tradisi Sunni, peristiwa itu dipandang sebagai ijtihad politik demi menjaga persatuan umat. Dalam tradisi Syiah, persoalan suksesi dipahami lebih kompleks karena berkaitan dengan posisi Ali bin Abi Thalib dan keluarga Nabi. Terlepas dari perbedaan pandangan tersebut, satu hal terlihat jelas sejak awal: kepemimpinan dunia Islam selalu berkaitan dengan legitimasi politik sekaligus struktur elite Quraisy.
Tantangan Abu Bakar tidak berhenti pada persoalan suksesi. Setelah Nabi wafat, sejumlah suku Arab keluar dari otoritas Madinah. Sebagian menolak membayar zakat, sebagian mengikuti figur kenabian baru, sementara sebagian lain ingin kembali menjadi konfederasi suku independen seperti sebelum Islam berkembang.
Perang Riddah kemudian menjadi upaya mempertahankan negara Islam awal agar tidak runtuh akibat fragmentasi tribal Arab. Kemenangan Abu Bakar sangat menentukan arah sejarah berikutnya karena untuk pertama kalinya Madinah berhasil mempertahankan otoritas politik atas Jazirah Arab setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW.
Stabilitas internal itu membuka jalan bagi ekspansi besar pada masa Umar bin Khattab. Dalam waktu kurang dari satu dekade, dunia Islam menghancurkan dua kekuatan besar yang selama berabad-abad mendominasi Timur Tengah. Persia Sassaniyah runtuh setelah kekalahan di Qadisiyyah dan Nahavand, sementara Bizantium kehilangan Syam dan Mesir, dua wilayah terpenting di bagian timurnya.
Perubahan tersebut menggeser peta geopolitik Timur Tengah secara menyeluruh. Jalur perdagangan, pusat pajak, kota-kota strategis, dan wilayah pertanian subur kini berada di bawah kontrol negara Madinah. Untuk pertama kalinya, komunitas Muslim berkembang menjadi imperium lintas wilayah yang menghubungkan Arab, Persia, Syam, hingga Mesir dalam satu struktur politik.
Namun imperium yang tumbuh sangat cepat juga melahirkan persoalan baru. Kota-kota garnisun seperti Kufah, Basrah, dan Fustat berkembang menjadi pusat militer, ekonomi, dan politik baru di luar Hijaz. Dari kota-kota inilah lahir elite tentara provinsi yang nantinya memainkan peran besar dalam konflik internal dunia Islam.
Ekspansi menghasilkan distribusi kekayaan dalam jumlah yang belum pernah dikenal masyarakat Arab sebelumnya. Rampasan perang, tanah, pajak, dan jalur perdagangan baru mulai menciptakan aristokrasi Muslim yang semakin kuat. Struktur sosial Arab perlahan berubah dari konfederasi suku menjadi masyarakat imperium dengan kepentingan ekonomi dan politik yang jauh lebih kompleks.
Umar memahami bahaya perubahan tersebut. Ia membangun administrasi negara melalui sistem diwan, pengawasan gubernur, pengaturan pajak, dan distribusi tunjangan militer. Ia juga berusaha mencegah elite Quraisy dan pejabat provinsi menumpuk kekayaan secara berlebihan. Namun ekspansi bergerak jauh lebih cepat dibanding kemampuan Madinah mengendalikan dampaknya.
Di bawah Umar, dunia Islam menaklukkan imperium lebih cepat daripada kemampuannya mengendalikan elite baru yang lahir dari penaklukan itu sendiri.
Imperium yang lahir dari solidaritas keagamaan mulai menghadapi persoalan klasik setiap kekuatan besar: perebutan legitimasi, distribusi kekayaan, dan persaingan elite.
Di titik inilah fondasi krisis politik dunia Islam mulai terbentuk. Komunitas Muslim yang sebelumnya dipersatukan oleh solidaritas agama kini berubah menjadi imperium besar dengan kepentingan ekonomi, rivalitas elite, dan pusat-pusat kekuatan baru yang tersebar di luar Hijaz.
Ketika Umar wafat pada tahun 644 M, dunia Islam telah berubah total dibanding masa awal hijrah ke Madinah. Islam tidak lagi hanya menjadi gerakan religius di Jazirah Arab. Ia telah berkembang menjadi kekuatan politik dan imperium regional yang segera memasuki fase konflik paling menentukan dalam sejarah awal dunia Islam.
Baca juga: Sebelum Walisongo, Islam Sudah Ada di Barus?
Baca juga: Jejak Sejarah Besar Pamekasan dari Masa Pamelingan hingga Zaman Kemerdekaan
