Bagian 3 dari 14 Serial Historiografi Politik Dunia Islam
Oleh Abdul Kholik
Wafatnya Ali bin Abi Thalib pada tahun 661 M tidak mengakhiri krisis kekuasaan dalam dunia Islam. Sebaliknya, peristiwa itu menandai runtuhnya fase kepemimpinan generasi awal Islam yang selama ini masih bertumpu pada kompromi elite Quraisy dan legitimasi para sahabat Nabi. Dunia Islam memasuki babak baru ketika kekuasaan mulai bergerak menuju bentuk monarki imperium.
Sesudah Ali wafat pada tahun 661 M, masyarakat Kufah membaiat putranya, Hasan bin Ali, sebagai khalifah. Sebagai cucu Nabi Muhammad SAW dan bagian dari Ahlul Bait, Hasan memiliki otoritas religius dan moral yang sangat kuat. Namun posisi tersebut tidak cukup untuk mengendalikan imperium yang telah terpecah secara militer dan sosial akibat perang saudara sejak terbunuhnya Utsman bin Affan pada tahun 656 M.
Irak yang menjadi basis utama pendukung Ali berada dalam kondisi rapuh. Kufah dipenuhi faksi-faksi suku, elite militer, pembaca Al-Qur’an, dan kelompok-kelompok yang saling bersaing memperebutkan pengaruh. Sebagian mendukung Hasan sepenuhnya, sebagian mulai lelah dengan konflik berkepanjangan sejak Perang Jamal tahun 656 M dan Perang Shiffin tahun 657 M, sementara sebagian lain diam-diam membuka komunikasi dengan Muawiyah di Syam.
Baca juga: Bagian 2 dari 14 Serial Historiografi Politik Dunia Islam
Di sisi lain, Muawiyah bin Abi Sufyan berada dalam posisi jauh lebih kuat. Sejak menjadi gubernur Syam pada masa Umar bin Khattab pada dekade 630-an M, ia membangun wilayah tersebut menjadi kawasan paling stabil dalam dunia Islam. Administrasi yang rapi, militer yang loyal, dan kontrol pemerintahan yang kuat membuat Muawiyah memiliki fondasi kekuasaan yang tidak dimiliki rival-rivalnya di Irak.
Kekhalifahan Hasan berlangsung singkat di tengah situasi politik yang tidak stabil. Konfrontasi antara Hasan dan Muawiyah berpotensi melanjutkan perang saudara besar yang telah mengguncang dunia Islam sejak kematian Utsman. Namun Hasan akhirnya memilih jalan kompromi demi menghentikan pertumpahan darah yang terus melemahkan umat Islam. Pilihan itu menunjukkan bahwa stabilitas politik saat itu dipandang lebih mendesak dibanding melanjutkan perebutan kekuasaan.
Beberapa bulan setelah dibaiat sebagai khalifah, Hasan menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah melalui sebuah perjanjian politik pada tahun 661 M. Dalam tradisi Islam, peristiwa tersebut sering dipandang sebagai upaya menghentikan fitnah dan mengakhiri perang saudara antarsesama Muslim. Tahun itu kemudian dikenal dalam sebagian tradisi Islam sebagai ‘Am al-Jama‘ah atau Tahun Persatuan karena dunia Islam kembali berada di bawah satu kepemimpinan politik.
Namun kompromi tersebut juga membuka jalan bagi lahirnya sistem pemerintahan baru yang sangat berbeda dibanding masa Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Muawiyah kemudian memindahkan pusat politik dunia Islam dari Kufah ke Damaskus. Dari kota inilah Dinasti Umayyah mulai membangun pemerintahan yang lebih terpusat, administratif, dan bercorak imperial.
Pada masa pemerintahan Muawiyah antara tahun 661–680 M, dunia Islam perlahan berubah dari komunitas politik berbasis musyawarah elite menjadi negara dinasti dengan struktur kekuasaan yang lebih menyerupai imperium besar lain pada zamannya. Jalur perdagangan diamankan, administrasi provinsi diperkuat, dan ekspansi militer kembali berjalan ke berbagai wilayah.
Namun stabilitas tersebut dibangun di atas perubahan mendasar dalam konsep suksesi kekuasaan. Jika pada masa sebelumnya kepemimpinan masih bergerak melalui baiat, kompromi elite, dan musyawarah terbatas, maka pada akhir masa pemerintahan Muawiyah mulai muncul gagasan bahwa kekuasaan dapat diwariskan secara turun-temurun.
Perubahan itu mencapai titik paling kontroversial ketika Muawiyah mulai mempersiapkan putranya, Yazid, sebagai penerus kekuasaan pada dekade 670-an M. Banyak tokoh Muslim memandang langkah tersebut terlalu menyerupai model kerajaan turun-temurun Persia dan Bizantium. Penunjukan Yazid bukan sekadar pergantian penguasa, melainkan perubahan besar dalam cara dunia Islam memahami legitimasi politik.
Penolakan terutama datang dari Hijaz dan Irak. Di Madinah dan Mekkah, sebagian elite Quraisy memandang langkah Muawiyah sebagai penyimpangan dari tradisi politik generasi awal Islam. Sementara di Kufah, simpati terhadap keluarga Ali tetap kuat dan berkembang menjadi oposisi terhadap dominasi Umayyah.
Muawiyah memahami risiko tersebut sehingga selama hidupnya ia terus menjaga keseimbangan agar oposisi tidak berkembang menjadi pemberontakan terbuka. Namun ketika ia wafat pada tahun 680 M, ketegangan yang selama ini ditekan segera muncul kembali ke permukaan.
Sesudah naik menjadi khalifah pada tahun 680 M, Yazid segera meminta baiat dari tokoh-tokoh penting dunia Islam, termasuk Husain bin Ali, adik Hasan sekaligus cucu Nabi Muhammad SAW. Husain menolak memberikan baiat begitu saja karena persoalan tersebut bukan sekadar urusan pribadi, melainkan berkaitan dengan arah masa depan dunia Islam.
Pada tahun yang sama, berbagai surat dukungan dari Kufah dikirim kepada Husain. Banyak kelompok di Irak mengundangnya datang untuk memimpin perlawanan terhadap Yazid. Bagi sebagian masyarakat Kufah, Husain bukan hanya keturunan Nabi, tetapi juga simbol alternatif terhadap kekuasaan Umayyah yang dianggap semakin menjauh dari tradisi politik generasi awal Islam.
Namun situasi politik Irak jauh lebih rapuh dibanding yang dibayangkan. Sebelum Husain tiba, aparat Umayyah telah lebih dahulu mengendalikan Kufah dan melemahkan kelompok-kelompok pendukungnya. Dukungan yang sebelumnya dijanjikan pun gagal terkonsolidasi menjadi kekuatan nyata.
Dalam perjalanan menuju Kufah, Husain bersama keluarga dan pengikut dekatnya akhirnya terhenti di Karbala, sebuah wilayah di dekat Sungai Eufrat. Pada 10 Muharram 61 Hijriah atau 10 Oktober 680 M, rombongan kecil Husain dikepung oleh pasukan Umayyah dalam situasi yang hampir tanpa peluang kemenangan.
Di Karbala, konflik suksesi berubah menjadi luka sejarah yang tidak pernah benar-benar selesai dalam ingatan kolektif umat Islam.
Husain terbunuh bersama sebagian besar anggota keluarga dan pengikut dekatnya. Peristiwa itu meninggalkan luka moral dan spiritual yang pengaruhnya bertahan selama berabad-abad. Karbala bukan sekadar tragedi militer kecil di padang Irak, melainkan titik ketika memori keagamaan, kekuasaan, dan pengorbanan mulai menyatu dalam sejarah Islam.
Kesedihan atas Karbala segera melampaui batas Irak dan berkembang menjadi ingatan kolektif tentang keluarga Nabi yang kalah di tangan kekuasaan imperium. Sejak saat itu, hubungan antara agama, moralitas, dan kekuasaan dalam dunia Islam tidak pernah lagi benar-benar terpisah.
Bagi tradisi Syiah, Karbala kemudian berkembang menjadi simbol pengorbanan melawan kekuasaan yang dianggap tidak sah. Sementara dalam tradisi Sunni, tragedi tersebut tetap dipandang sebagai salah satu peristiwa paling menyedihkan dalam sejarah awal Islam.
Pada fase ini, perbedaan Sunni dan Syiah memang belum sepenuhnya terbentuk sebagai sistem teologi yang matang. Namun fondasi emosional, historis, dan ideologis yang nantinya berkembang menjadi identitas besar dalam dunia Islam mulai mengeras sejak peristiwa Karbala.
Karbala juga mengubah cara umat Islam memandang legitimasi kekuasaan. Sejak akhir abad ke-7 M, legitimasi tidak lagi hanya diukur dari kemampuan mengendalikan negara, tetapi juga dari hubungan penguasa dengan keluarga Nabi serta warisan moral generasi awal Islam.
Di sisi lain, Dinasti Umayyah tetap berhasil mempertahankan kekuasaan dan berkembang menjadi salah satu imperium terbesar dalam sejarah Islam. Dari Damaskus, mereka mengendalikan wilayah luas yang membentang dari Asia Tengah hingga Afrika Utara. Stabilitas kini lebih bergantung pada administrasi, militer, dan loyalitas dinasti dibanding kompromi elite sebagaimana pada masa awal Islam.
Dunia Islam pun memasuki fase baru. Negara yang dahulu lahir dari solidaritas komunitas Madinah berubah menjadi monarki imperium dengan pusat kekuasaan, aristokrasi, dan logika pemerintahan yang sepenuhnya berbeda dibanding generasi pertama Islam.
Dari sinilah sejarah dunia Islam bergerak menuju era ekspansi global Umayyah pada akhir abad ke-7 dan awal abad ke-8 M, ketika bahasa Arab, administrasi imperium, dan kekuasaan dinasti mulai membentuk wajah baru peradaban Islam lintas benua—sekaligus melahirkan pertarungan panjang mengenai legitimasi, kekuasaan, dan identitas dalam sejarah Islam.
Baca juga:Ketika Quraisy Menjadi Negara
